SBY Turun Gunung karena Bau Busuk Pemilu 2024, Sekjen PDIP Langsung Melawan dan Ungkit Kebusukan di Pemerintahannya

GRIDVIDEO - Pemilu baru akan digelar tahun 2024, tapi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah mencium "bau busuk" berupa kecurangan dan pengaturan, hingga ia harus turun gunung.

Hal itu disampaikan SBY yang merupakan ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/9/2022).

SBY bahkan harus turun gunung, karena merasa mencium "bau busuk" itu.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilu 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY.

BACA JUGA: Jika Ferdy Sambo Divonis Bebas, Polri Bisa Dibubarkan

Pernyataan itu langsung dibalas oleh Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis seperti dikutip Kompas.com, Jumat (17/9/2022).

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak, dalam caatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto Kristiyanto.

Maka, Hasto meminta SBY bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi, karena saat itu merupakan masa pemerintahannya atau periode kepemimpinannya.

BACA JUGA:Orang Pertama di Luar Ferdy Sambo Cs yang Tahu Kondisi Brigadir J Dieksekusi Ternyata Anak Anggota DPR RI, Ini Sosoknya!

Menurut Hasto, di era SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang bersifat masif.

"Salah satu buktinya ada di Pacitan," kata Hasto.

Anehnya, saat itu Ketua Komisi Pemilihan Umum adalah Anas Urbaningrum yang setahun setelah pemilu masuk Partai Demokrat.

"Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati yang harisnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat," kata Hasto.

KLAIMSBY

SBY menyatakan, ada yang menginginkan Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon presiden (Capres) dan dua calon wakil presiden (Cawapres).

"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY.

BACA JUGA:Jokowi Disebut Setuju Wacana Presiden 3 Periode, Sosok Ini Bongkar Penyebabnya!

Menurut SBY, ia mendapatkan informasi bahwa Partai Demokrat sebagai oposisi tidak bisa mengajukan capres dan cawapresnya.

"Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat, bukan? Menginjak hak-hak rakyat bukan?" tanya SBY di depan ribuan kader Partai Demokrat.

SBY melanjutkan, mereka yang mengatur rencana itu dianggap memiliki pikiran batil, karena pemilu merupakan hak rakyat untuk memilih dan dipilih.

BACA JUGA:Ferdy Sambo Masih Berpengaruh di Polri? Sosok Kakak Asuh Disebut-sebut Jadi Bekingan, Siapa Dia?

"Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat," kata SBY.

Menurutnya, selama 10 tahun berkuasa, Partai Demokrat tak pernah melakukan kebatilan.

"Ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," tandasnya.