GRIDVIDEO - Sebuah laporan mengejutkan terkait kudeta militer yang terjadi di Myanmar dibongkar oleh sejumlah pakar hak asasi manusia (HAM) baru-baru ini.
Disebut-sebut ada peran sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS) di balik terjadinya kudeta militer hingga timbulkan perang saudara di Myanmar.
Seperti diketahui, Myanmar kini tengah menghadapi situasi sulit pasca kudeta militer.
Perang antara militer sipil (milisi) dengan junta militer Myanmar bahkan telah terjadi beberapa bulan terakhir.
Seruan untuk berdamai dari sejumlah negara termasuk Indonesia pun tak merubah kondisi mencekam di Myanmar.
Baru-baru ini bahkan menurut laporan, perang saudara dan kudeta militer Myanmar terjadi akibat pasokan senjata dari sejumlah negara.
Perusahaan senjata baik di Amerika, Eropa dan Asia disebut memperparah perang saudara di Myanmar.
Pabrikan alat perang itu disebut-sebut memasok senjata ke Myanmar yang memicu terjadinya pelanggaran HAM.
Tiga mantan pakar HAM PBB bahkan menuturkan setidaknya ada 13 negara yang menjadi pemasok senjata ke Myanmar.
Negara-negara pemasok senjata perang ke Myanmar tersebut termasuk Prancis, Jerman, China, India, Rusia, Singapura hingga Amerika Serikat (AS).
Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar di PBB pada Senin (23/1/2023) membongkar laporan tersebut.
Sejumlah pasokan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut antara lain lisensi, bahan mentah, perangkat lunak, suku cadang, hingga komponen senjata.
Oleh karena itu, serangan militer Myanmar kepada warga sipil tak berhenti sejak meletus pada Februari 2021 lalu.
Melansir dari Al Jazeera, militer Myanmar kini memasok senjata yang diproduksi sendiri oleh KaPaSa (Taiwan) dan dijalankan oleh Direktorat Industri Pertahanan (DDI).
Pasokan senjata kepada militer Myanmar itu mencakup senjata api, amunisi hingga ranjau darat.
Semua senjata perang itu digunakan militer Myanmar untuk meredam perlawanan milisi yang tidak menghendaki terjadinya kudeta.
“Perusahaan asing memungkinkan militer Myanmar salah satu pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia untuk memproduksi banyak senjata yang digunakannya untuk melakukan kekejaman sehari-hari terhadap rakyat Myanmar,” Yanghee Lee, mantan Pelapor Khusus PBB di situasi hak asasi manusia di Myanmar.
“Perusahaan asing dan negara asal mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan produk mereka tidak memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di Myanmar”.
“Gagal melakukannya membuat mereka terlibat dalam kejahatan biadab militer Myanmar,” tambah Lee.
Dugaan pasokan senjata perang dari sejumlah perusahaan di luar negeri untuk menunjang kudeta militer Myanmar bermula dari sebuah temuan.
Awalnya ditemukan mesin presisi tinggi yang diproduksi oleh perusahaan yang berbasi di sejumlah negara termasuk AS.
Tak hanya melaporkan terkait pasokan senjata untuk militer Myanmar, laporan tersebut juga menyertakan tindakan keji yang dialami oleh warga sipil.
(*)
Baca Juga: Di Ambang Perang Nuklir, Rusia Digembur 2 Tank Tercanggih di Dunia!
Baca Juga: Tank Leopard 2 Penyebab Perang Rusia vs Ukraina Jadi Perang Nuklir!