Saat disinggung soal harga rumah subsidi, Fitrah mengatakan bahwa kendala saat ini berkaitan dengan peraturan perpajakan.
Sebagai informasi, PP Nomor 49 tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang perpajakan sudah keluar.
Namun demikian untuk eksekusinya, Fitrah mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Usulan kita ke Kementerian Keuangan sudah masuk, istilahnya sekarang kita tinggal menunggu PMK-nya saja."
"Prediksi kita di awal tahun 2023 harga (rumah) baru sudah ada. Jadi bolanya itu sudah bukan di Kementerian PPR sekarang, tapi di Kementerian Keuangan."
"Karena soal kenaikan harga (rumah subsidi) itu adanya di PMK," terang Fitrah.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum REI, Bambang Ekajaya mengatakan bahwa ada kenaikan harga rumah subsidi di tahun 2023.
Kenaikan harga rumah subsidi diperikirakan mencapai 7-8 persen.
Hal itu disebut Bambang akan mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap rumah subsidi.
Oleh karena itu, untuk menstabilkan daya beli rumah subsidi, REI menyarankan pemerintah menambahkan golongan masyarakat yang boleh membeli rumah susidi.
Termasuk memasukkan golongan masyarakat berpenghasilan menengah untuk bisa merasakan program rumah subsidi dari pemerintah.
"Tidak sebesar untuk MBR pun tidak apa-apa," ujar Bambang di Jakarta, Rabu (8/1/2023).