Bantahan KPU Soal Bocornya 105 Juta Data Penduduk, Tapi....

Grid Video - Kasus kebocoran data penduduk kembali terjadi dan kali ini 105 juta data penduduk warga Indonesia diduga bocor.

Selain bocor, data itu kabarnya juga dijual di forum online Breached Forums.

Data tersebut dijual oleh anggota forum dengan username "Bjorka" dalam sebuah postingan di situs Breached Forums, berjudul "INDONESIA CITIZENSHIP DATABASE FROM KPU 105M" (database kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta).

Bjorka merupakan akun yang sama yang membocorkan data pelanggan IndiHome dan menjual 1,3 miliar nomor HP dan NIK pelanggan seluler Indonesia.

Bjorka mengeklaim bahwa kebocoran data ini berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dalam deskripsi informasi, diketahui bahwa data yang dijual Bjorka, tepatnya berjumlah 105.003.428.

Data ini bisa dibilang paket komplet karena menyertakan berbagai informasi sensitif dan lengkap dari warga Indonesia, meliputi nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas.

Baca Juga: Ternyata ini Motif Penganiayaan Santri Pondok Gontor Sampai Tewas! Karena Masalah Sepele

Kemudian karena hal ini menyebar, KPU membantah bocoran data itu bersumber dari mereka.

“Setelah kami analisis, coding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon.

Lebih jauh, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik menerangkan secara spesifik beberapa hal yang diklaim menjadi pembeda antara data KPU RI dengan data yang bocor itu.“

Melihat header dari tampilan data tersebut (di forum Breached), itu bukan header data yang biasa ditampilkan oleh KPU,” kata Idham.

Baik Idham maupun Betty sama-sama mengeklaim bahwa data keanggotaan partai politik yang terhimpun di sistem KPU RI aman, termasuk aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) yang saat ini sedang dipakai menghimpun identitas keanggotaan dalam pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024.