GRIDVIDEO - Rabu (24/8/2022), Kapoliri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diundang dalam rapat Komisi III DPR RI di Senayan. Masalah Konsorsium 303 dan Kekaisaran Sambo akan dipertanyakan.
Rapat itu akan dimulai pulu 10.00 WIB dan para anggota DPR RI sudah menyiapkan banyak pertanyaan terkait mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo dan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa, menyatakan, berbagai hal akan dipertanyakan kepada Kapolri.
BACA JUGA: Polri Bersih-bersih, 24 Polisi Dimutasi ke Yanma Sebagai Buntut Kasus Kematian Brigadir J
"Seperti ada persoalan tiba-tiba berkaitan dengan Satgasus, judi online, narkoba, dan tiba-tiba ada sekian banyak anggota polisi yang terjerat kasus Sambo," jelas Desmond J Mahesa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8/2022) kepada Tribunnews.com.
Munculnya Kekaisaran Sambo dan Konsorsium 303 juga akan menjadi fokus anggota Komisi III DPR RI untuk dipertanyakan.
Sejumlah anggota Koomisi III DPR RI memang sangat intensif mengikuti dan menanggapi kasus Brigadir J ini.
Trimedia Panjaitan, misalnya, menyoroti keputusan Kapolri ketika menonaktifkan Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kadiv Propam.
Menurutnya, pencopotan Irjen Ferdy Sambo itu merupakan babak baru kasus pembunuhan Brigadir J.
Anggota Komisi III lain, Arteria Dahlan, juga kritis menyangkut kasus Brigadir J.
Ia sempat mencecar Menko Polhukam Mahfud MD yang juga ketua Kompolnas, soal pernyataan-pernyataannya menyangkut kasus Brigadir J.
"Wajib menjaga kerahasiaan keterangan. Pak Mahfud setap ucapan bapak penuh makna. Setiap ucapannya fenomenal, uniknya lagi akurat, berlanjut, dan terbukti semua," kata Arteria Dahlan pada rapat Komisi III DPR RI, Senin (22/8/2022).
Anggota Komisisi II lain, Sarifudin Sudding juga tak kalah kritisnya.
Ia juga sempat mengkritik Mahfud MD yang dianggap sering mendahului penyidikan dengan membuat pernyataan-pernyataan.
"Dan, itu menambah kegaduhan, isu semakin liar," kata Sarifudin Sudding.
Benny K Harman, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, bahkan langsung meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan terkait kasus Brigadir J.
Alasannya, kata Benny, karena Polri telah melakukan kebohongan dalam kasus Brigadir J.
"Mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambol alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya obyektif dan transparan," kata Benny K Harman.
Para anggota Komisisi III yang kritis itu bakal kembali mencecar Kapolri dengan berbagai pertanyaan.
Karena kasusnya terjadi di Polri dan pelaku serta korban adalah anggota Polri, sangat mungkin rapat Komisi III DPR RI kali ini bakal seru.
Apalagi, Komisisi III sudah merencanakan banyak pertanyaan, termasuk di luar kasus pembunuhan, seperti Konsorsium 303 dan Kekaisaran Sambo.