Taliban Didesak PBB untuk Batalkan Pembatasan kepada Perempuan

GRIDVIDEO - Taliban didesak Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan kebijakan yang menargetkan perempuan dan anak perempuan di Afghanistan pada Selasa (27/12/2022).

Dewan Keamanan PBB khawatir kebijakan terseut akan meningkatkan pengikisan hak asasi manusia (HAM) di negara itu.

Terbaru, perempuan di Afghanistan dilarang oleh Taliban untuk bekerja di organisasi non-pemerintah atau LSM, yang memicu protes internasional.

Sebelumnya, Taliban menahan perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas.

Sementara untuk anak perempuan ditangguhkan pendidikannya pada sekolah menengah.

Melihat kondisi ini, Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang mengaku sangat khawatir.

Mereka menyerukan partisipasi perempuan dan anak perempuan yang penuh, setara, dan bermakna di Afghanistan.

Dewan Keamanan PBB juga meminta Taliban untuk membuka kembali sekolah dan dengan cepat membalikkan kebijakan dan praktik ini.

Mereka juga mengutuk larangan perempuan bekerja untuk LSM.

Dewan Keamanan PBB memperingatkan tentang dampak yang akan terjadi jika kebijakan tersebut dijalankan.

"Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afghanistan serta harapan masyarakat internasional," kata Dewan Keamanan PBB.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan pelanggaran HAM yang tidak dapat dibenarkan dan harus dicabut.